Hak atas peradilan yang jujur

Hak atas peradilan yang jujur (Right to a fair trial) merupakan salah satu jenis hak asasi manusia yang tertulis dan dibahas dalam berbagai perjanjian HAM Internasional seperti:

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia – Pasal 10
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) – Pasal 14
Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia – Pasal 6
Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia – Pasal 8

Sebagai contoh, Pasal 14 ICCPR menyatakan bahwa:

“

Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.^[1]

”

Hak atas peradilan yang jujur dideklarasikan untuk memastikan proses administatrif di peradilan berjalan tepat.

^ "Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 5 Februari 2018. Diakses tanggal 16 Januari 2019.

[1] "Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 5 Februari 2018. Diakses tanggal 16 Januari 2019.

[1]